Tutorial Blog
Tutorial Blog

Kamis, 13 Juni 2013

RANGKUMAN MAKALAH KOMPUTER KELOMPOK 10

NAMA         : DIAN ANGRAINI RAMBE
JURUSAN   : PGMI-1
SEMESTER : IV
NIM            : 36.11.4.005


UUD ITE
 ITE adalah kepanjangan dari Informasi Transksi Eletronik.sedangkan yang di maksud dengan ITE adalah hokum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Struktur Batang Tubuh UU-ITE

-       BAB I - KETENTUAN UMUM (Pasal 1-2)
-       BAB II - ASAS DAN TUJUAN (Pasal 3-4)
-       BAB III - INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (Pasal 5-12)
-       BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
o   Bagian Kesatu - Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13-14)
o   Bagian Kedua - Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 15-16)
-       BAB V - TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pasal 17-22)
-       BAB VI - NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (Pasal 23-26)
-       BAB VII – PERBUATAN YANG DILARANG (Pasal 27-37)
-       BAB VIII – PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal 38-39)
-       BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT (Pasal 40-41)
-       BAB X - PENYIDIKAN (Pasal 42-44)
-       BAB XI - KETENTUAN PIDANA (Pasal 45-52)
-       BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 53)
-       BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP (Pasal 54

Beberapa undang-undang yang mengatur ITE antara lain yaitu :
·         Pasal 2 mengatakan barang siapa yang yang melakukan perbuatan hokum, baik itu berada di wilayah Indonesia bahkan yang di lakukan di luar negri memiliki akibat hokum di wilayah indonesia.
·         Pasal 31 ayat2 mengatakan, informasi elektronik merupakan perluaasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum yang ada di Indonesia.
 pasal 31 dan 47 menjelaskan bila ada seseorang melakukan penyadapan, kemudian menghilangkan suatu informasi elektronik maka dia bisa di pidana 10 tahun atau akan di kenakan denda Rp, 800 juta.
·         Pasal 9 dan 10 menyatakan pelaku usaha harus menyediakan informasi yang lengkap dan akurat, informasi tersebut adalah syarat-syarat kontrak prfil produsen dan produk yang di tawarkan. Dengan demikian, pengusahatoko online tak bisa semaunya sendiri menjajakan dagangannya di dunia maya. Dan siapa yang melanggar usaha tersebut akan di sertifikasi oleh lembaga sertifikasi keadilan dan akan di jatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun atau di kenakan denda Rp, 12 milyar.


Sisi Positif UU ITE
·         Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan meninggkatkan penghasilan penduduk.
·         UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan.
·         UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet. Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan dengan sangat cepat.
·         Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun. Kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain mudahnya memperoleh informasi kapan pun dan dimana pun, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa pun dan lain-lain.
·         Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Lalu apakah maksud dan tujuan pemerintah dan DPR membentuk regulasi ini? Di dalam pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektonik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a.       mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b.      mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.       meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d.      membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e.       memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.Demikianlah asas-asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Kiranya dapat dipahami bersama dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


Sisi Negatif UU ITE
·         Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata juga terdapat sisi negatifnya. Contoh kasus Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini. Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal dalam undang-undang konsumen dijelaskan bahwa hak dari onsumen untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU konsumen.
·         UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut.

1 komentar: