JURUSAN : PGMI-1
SEMESTER : IV
NIM : 36.11.4.005
UUD ITE
ITE adalah
kepanjangan dari Informasi Transksi Eletronik.sedangkan yang di maksud dengan
ITE adalah hokum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang
dilakukan dengan menggunakan media elektronik.
Struktur Batang Tubuh UU-ITE
-
BAB I - KETENTUAN UMUM (Pasal 1-2)
-
BAB II - ASAS DAN TUJUAN (Pasal 3-4)
-
BAB III - INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK (Pasal 5-12)
-
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
o Bagian
Kesatu - Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13-14)
o Bagian
Kedua - Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 15-16)
-
BAB V - TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pasal 17-22)
-
BAB VI - NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (Pasal 23-26)
-
BAB VII – PERBUATAN YANG DILARANG (Pasal
27-37)
-
BAB VIII – PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal
38-39)
-
BAB IX - PERAN PEMERINTAH DAN PERAN
MASYARAKAT (Pasal 40-41)
-
BAB X - PENYIDIKAN (Pasal 42-44)
-
BAB XI - KETENTUAN PIDANA (Pasal 45-52)
-
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 53)
-
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP (Pasal 54
Beberapa undang-undang yang mengatur ITE antara lain yaitu :
·
Pasal 2 mengatakan barang siapa yang yang melakukan
perbuatan hokum, baik itu berada di wilayah Indonesia bahkan yang di lakukan di
luar negri memiliki akibat hokum di wilayah indonesia.
·
Pasal 31 ayat2 mengatakan, informasi elektronik
merupakan perluaasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum yang ada di
Indonesia.
pasal 31 dan 47 menjelaskan bila ada seseorang melakukan penyadapan, kemudian menghilangkan suatu informasi elektronik maka dia bisa di pidana 10 tahun atau akan di kenakan denda Rp, 800 juta.
pasal 31 dan 47 menjelaskan bila ada seseorang melakukan penyadapan, kemudian menghilangkan suatu informasi elektronik maka dia bisa di pidana 10 tahun atau akan di kenakan denda Rp, 800 juta.
·
Pasal 9 dan 10 menyatakan pelaku usaha harus
menyediakan informasi yang lengkap dan akurat, informasi tersebut adalah
syarat-syarat kontrak prfil produsen dan produk yang di tawarkan. Dengan
demikian, pengusahatoko online tak bisa semaunya sendiri menjajakan dagangannya
di dunia maya. Dan siapa yang melanggar usaha tersebut akan di sertifikasi oleh
lembaga sertifikasi keadilan dan akan di jatuhi hukuman penjara maksimal 12
tahun atau di kenakan denda Rp, 12 milyar.
Sisi Positif UU ITE
·
Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan
politik UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan
peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena
penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di
Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap
tenaga kerja dan meninggkatkan penghasilan penduduk.
·
UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan
penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap
transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap
kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali
terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi
lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat
meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan.
·
UU itu juga memungkinkan kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE
juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan
internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya
internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir
penyalahgunaan internet. Saat ini kemajuan teknologi dan informasi berjalan
dengan sangat cepat.
·
Adanya internet memungkinkan setiap orang mudah
untuk mengakses informasi dan bertransaksi dengan dunia luar. Bahkan internet
dapat menciptakan suatu jaringan komunikasi antar belahan dunia sekalipun. Kemajuan
teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak
positifnya antara lain mudahnya memperoleh informasi kapan pun dan dimana pun,
meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan
pekerjaan, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sebagai media yang
memungkinkan siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya untuk keperluan apa pun
dan lain-lain.
·
Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama
dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang
dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada
21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Lalu apakah maksud
dan tujuan pemerintah dan DPR membentuk regulasi ini? Di dalam pasal 3 UU ITE
disebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektonik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad
baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4 juga
menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan
dengan tujuan untuk:
a.
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
b.
mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
publik;
d.
membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang
untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan
Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e.
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.Demikianlah asas-asas dan
tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Kiranya dapat
dipahami bersama dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Untuk mengetahui lebih
lanjut, Anda dapat mendownload Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sisi Negatif UU ITE
·
Selain memiliki sisi positif UU ITE ternyata
juga terdapat sisi negatifnya. Contoh kasus Prita Mulyasari yang berurusan
dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang
ini. Prita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal dalam
undang-undang konsumen dijelaskan bahwa hak dari onsumen untuk menyampaikan
keluh kesah mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini seolah-olah terjadi
tumpang tindih antara UU ITE dengan UU konsumen.
·
UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa
undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan
pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal sudah jelas
bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan
pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka
dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut.
like
BalasHapus